JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menertibkan aksi premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu pelaku usaha dan industri.
Menurut Eddy, tindakan premanisme itu bakal mengancam iklim investasi di tanah air dan berpotensi menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
“Dengan kata lain, jika ada pihak-pihak yang mengganggu iklim investasi di Indonesia, itu sama saja dengan mengganggu target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar Eddy dalam keterangan resminya, Senin (28/4/2025). Wakil Ketua Umum PAN itu menegaskan bahwa keamanan dan kepastian hukum menjadi hal yang paling dipertimbangkan investor untuk menanamkan modalnya.
Eddy mengatakan, investor rak akan ragu membuka usaha di Indonesia jika keamanan dan kepastian hukum itu terjamin, bahkan berani untuk menanamkan modal di sektor yang infrastrukturnya belum memadai.
“Misalnya belum ada jalan, listrik perumahan, dan lain-lain, asal keamanannya terjamin dan penegakan hukum dilakukan secara konsekuen,” kata dia.
Eddy menyebutkan, investasi menjadi salah satu sektor kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tantangan global karena kinerja ekonomi nasional sangat bergantung pada aliran investasi.
“Di tengah melambatnya daya beli masyarakat dan tantangan yang dihadapi ekspor produk Indonesia akibat melemahnya harga komoditas dan penerapan tarif oleh AS, kinerja ekonomi nasional bisa terdongkrak oleh masuknya investasi,” ujar dia.
Eddy pun mengingatkan bahwa Indonesia menargetkan nilai investasi dari dalam dan luar negeri sebesar Rp 1.900 triliun pada 2025. Dia pun khawatir hilangnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia akan mempersulit pencapaian target tersebut. “Ini bukan angka kecil dan hilangnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia akan mempersulit upaya kita untuk mencapai target tersebut,” kata Eddy.
Untuk itu, Eddy mendorong pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap aksi-aksi premanisme. Dia meyakini bahwa semakin cepatnya penanganan dilakukan, akan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap dunia usaha. “Oleh karena itu, semakin dini penanganan dan penegakan hukum terhadap aksi-aksi premanisme tersebut, Indonesia akan mengirimkan sinyal kuat ke dunia usaha bahwa pemerintah tidak mentolerir aksi koboi para preman,” kata Eddy. (kompas.com).
Komentar0