JAWA BARAT - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat melakukan inspeksi mendadak di dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu (17/5/2025).
KPAI juga memantau langsung proses pembagian Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk pelajar di sejumlah sekolah wilayah Singaparna. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan bersama, menyusul kasus keracunan massal yang dialami ratusan pelajar usai menyantap MBG di Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, beberapa waktu lalu
"SPPG di Singaparna ini memang informasi dari petugasnya belum dibayar Rp 1 miliar. Jadi mereka sempat kebingungan operasional karena belum dibayar BGN (Badan Gizi Nasional)," ujar Wakil Ketua KPAI Pusat, Jasra Putra, di Tasikmalaya, Minggu.
Jasra menjelaskan, kegiatan sidak ini dilakukan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tasikmalaya. Selama ini, SPPG Singaparna mampu melayani sekitar 3.000 penerima MBG dari berbagai jenjang pendidikan.
"Kalau MBG yang menyuplai ke wilayah Rajapolah, setelah kejadian keracunan, belum beroperasi lagi karena masih proses tes laboratorium usai kejadian keracunan," tambah Jasra.
Menurut Jasra, SPPG Singaparna diketahui bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional dan dananya bersumber dari APBN. Namun, hingga kini dana yang dijanjikan sebesar Rp 1 miliar belum juga cair, meski layanan MBG untuk pelajar harus tetap berjalan setiap hari.
"Karena semua ditanggung dari APBN, tapi di Kecamatan Singaparna dapur SPPG belum ada transfer yang nilainya Rp 1 miliar," kata dia.
KPAI menyampaikan kekhawatiran atas keterlambatan pembayaran tersebut, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas dan kelancaran distribusi MBG. "Saya mengkhawatirkan namanya mitra masyarakat adanya keterbatasan, hingga khawatir juga dengan kualitas program, termasuk situasi ini dapat menghambat terkait layanan dapur SPPG," pungkas Jasra. (kompas.com).
Komentar0