LINTASAKTUAL – Media asing asal Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), menyoroti gangguan dari kelompok preman yang berkedok organisasi masyarakat (ormas) terhadap pembangunan pabrik mobil listrik di Indonesia.
Dalam laporan berjudul “Indonesia's EV revolution held hostage by 'preman' gangster problem”, SCMP menyebut tantangan ini sebagai hambatan serius bagi ambisi Indonesia menjadi pusat kendaraan listrik di Asia Tenggara.
“Di Indonesia, impian untuk menjadi kekuatan kendaraan listrik di Asia Tenggara bertabrakan dengan musuh bebuyutan: kelompok kejahatan terorganisir yang dikenal sebagai preman,” tulis SCMP, dikutip Selasa (6/5/2025).
Premanisme Ganggu Pembangunan Pabrik BYD Sorotan SCMP muncul setelah Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan adanya gangguan dari ormas terhadap pembangunan pabrik mobil listrik milik perusahaan asal China, Build Your Dreams (BYD), di Subang, Jawa Barat.
Pernyataan itu disampaikan usai Eddy berkunjung ke markas besar BYD di Shenzhen, China pada 20 April lalu.
"Saya mendengar bahwa sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas, yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," ujar Eddy dalam unggahan di akun Instagram resminya, dikutip Selasa (22/4/2025).
Menurutnya, investasi strategis seperti BYD harus mendapatkan perlindungan dan dukungan penuh dari pemerintah. Eddy menekankan bahwa rasa aman bagi investor sangat krusial agar industrialisasi dan hilirisasi tidak terhambat.
Pabrik BYD di Subang saat ini menjadi salah satu proyek otomotif terbesar di ASEAN dengan nilai investasi mencapai Rp 11,7 triliun. Fasilitas tersebut ditargetkan memproduksi 150.000 unit per tahun pada fase awal dan menciptakan lebih dari 18.800 lapangan kerja.
Gangguan Juga Dialami VinFast
Masalah serupa rupanya juga dialami VinFast, produsen mobil listrik asal Vietnam, yang tengah membangun fasilitas senilai 200 juta dollar AS di kawasan industri yang sama. Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia sekaligus mantan Kepala Staf Presiden, Moeldoko, membenarkan adanya laporan gangguan serupa.
“VinFast juga melaporkan telah mengalami gangguan. Saya telah membantu dengan berkomunikasi langsung kepada para pemimpin daerah,” kata Moeldoko.
Pemerintah Diminta Tegas
Merespons situasi ini, pemerintah melalui sejumlah pejabat menegaskan komitmennya untuk menangani masalah premanisme di kawasan industri.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya kehadiran negara untuk menjamin iklim investasi yang sehat.
“Premanisme tidak boleh terjadi, karena akan mengganggu upaya kita menciptakan investment climate yang baik,” ujar Agus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/4/2025).
Ia menegaskan bahwa negara harus memberikan sinyal tegas bahwa premanisme tidak akan ditoleransi, termasuk di luar sektor industri.
Ia menegaskan bahwa negara harus memberikan sinyal tegas bahwa premanisme tidak akan ditoleransi, termasuk di luar sektor industri. Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima aduan dari investor terkait gangguan ormas.
Ia menyebut laporan tersebut sudah ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas lembaga, mulai dari kepolisian pusat hingga aparat di tingkat kecamatan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kapolri, Kapolda, bahkan Kapolsek untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi,” kata Rosan saat menyampaikan realisasi investasi kuartal I 2025 di Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Akar Masalah dan Tantangan Pemerintah
Dalam laporannya, SCMP juga menyinggung akar historis premanisme di Indonesia, yang disebut sudah ada sejak era kolonial Belanda. Kala itu, para preman digunakan sebagai alat untuk memungut kekayaan bagi penjajah. Kini, peran mereka disebut telah bertransformasi menjadi kekuatan yang mengakar dalam struktur sosial, ekonomi, hingga politik.
SCMP mempertanyakan, apakah Indonesia mampu memberantas premanisme tanpa harus “berkompromi” dengan kelompok-kelompok kuat di baliknya.
“Bagi negara yang ingin menjadi pusat manufaktur kendaraan listrik terkemuka, pertanyaannya adalah: dapatkah pemerintah mengekang preman tanpa membuat kesepakatan?” tulis SCMP. (kompas.com).
Komentar0