 |
| Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto |
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat posisi ekonomi syariah sebagai kekuatan baru perekonomian nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menyebut, sektor ini kini menjadi salah satu mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju target 8 persen pada tahun 2029.
"Tentunya ekonomi dan keuangan syariah bisa menjadi salah satu engine daripada pertumbuhan tersebut, ekonomi dan keuangan syariah adalah pilar yang sedang kita bangun," katanya, dalam pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025, di Jakarta, Rabu, (8/10/25).
Menko Perekonomian menambahkan, dalam mendongkrak perekonomian, Indonesia memiliki kekuatan pada modern and mode station, parawisata ramah muslim serta farmasi dan kosmetika halal.
Dia mencontohkan, permintaan (demand) atau kebutuhan konsumsi terhadap pakaian Muslim mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp289 triliun.
Selain itu kata dia, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang menjalankan sharia compliance secara penuh. Industri makanan dan minuman, termasuk produksi dan seluruh value chain, nilainya mencapai 109 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.000 triliun.
"Jadi kalau ini terus kita dorong ekonomi syariahnya maka dalam waktu tidak lama dari nomor tiga kita bisa menyalip ke nomor satu (State of The Global Islamic Economy (SGIE) Report). Nah ini PR kita bersama," ucapnya.
Airlangga mengungkapkan, pemerintah juga terus mendorong ekonomi syariah sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Dia menerangkan, untuk kemandirian dan pertumbuhan ekonomi inklusif beberapa strategi yang harus dijalankan agar ekonomi ekosistem keuangan syariah dan industri halal terus berkembang, yaitu pertama memperluas KUR Syariah.
"Yang kedua mendorong pemanfaatan seoptimal mungkin yang sudah diluncurkan Presiden, baik itu Bank Syariah Indonesia maupun melalui pegadaian untuk dan pemanfaatan bullion bank (bank emas) secara optimal," ucapnya.
Menko Perekonomian menuturkan strategi lain yang juga didorong pemerintah dalam penguatan ekonomi syariah ini yaitu penguatan literasi keuangan syariah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), pendalaman akses keuangan syariah di seluruh wilayah Indonesia, serta digital layanan sertifikasi halal melalui “SiHalal”.
Dengan sinergi penguatan akses pembiayaan literasi dan transformasi digital, pemerintah juga mendorong ruangan syariah dan industri halal yang kokoh dan berdaya saing tinggi.
"Ekonomi syariah bukan hanya tentang halal dan haram, melainkan jalan menuju pembangunan yang berkeadilan inklusif dan berkelanjutan dengan semangat optimis," tutupnya.
Komentar0